Call Us: 021-87750364 
Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Blog

Mengapa Butuh Sertifikat Hiperkes?

Seorang dokter yang ingin bekerja menjadi dokter perusahaan umumnya dimintai sertifikat HIPERKES. Lalu, apa sih hiperkes itu? Dan mengapa dibutuhkan sertifikat hiperkes untuk syarat melamar pekerjaan sebagi Dokter Perusahaan, Rumah Sakit maupun Klinik. 

Dalam bidang kesehatan kerja dikenal suatu pendekatan pencegahan penyakit akibat kerja yang disebut dengan hygiene industri atau Hiperkes (Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja). Hiperkes adalah ilmu kesehatan dan keselamatan kerja yang mengurusi problematik kesehatan dan keselamatan pekerja secara menyeluruh.

Setiap perusahaan melalui pihak manajemen dan seluruh stakeholer yang terkait harus berperan proaktif dalam mengupayakan usaha-usaha preventif untuk menyelesaikan segala problema kesehatan dilingkungan kerja. Selain itu mereka harus mampu mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya yang ada sehingga risiko munculnya Penyakit Akibat Kerja (PAK) dapat diminimalisir.

Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai pentingnya Pelatihan Hiperkes Paramedis sertifikasi kesehatan kerja atau hiperkes ini adalah PERMENAKERTRANS No. 01 tahun 1979 tentang wajib Latih Hiperkes bagi perawat atau paramedis perusahaan.

TUJUAN DAN MANFAAT PELATIHAN HIPERKES

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat seorang paramedis ketika sudah mengikuti pelatihan hiperkes:

  • Mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis sebagai paramedis untuk mengaplikasikan aspek dan nilai K3;
  • Membantu organisasi perusahaan dalam melaksanakan program K3 khususnya dalam bidang hygiene perusahaan dan peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja;
  • Mendukung dan meningkatkan performa K3 perusahaan dengan menyediaan tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kualifikasi;
  • Mampu mengidentifikasi bahaya yang ada dilingkungan kerja, mengendalikan potensi bahaya dan mampu menyelesaikan berbagi problema K3 yang dihadapi dilingkungan perusahaan.

MODUL PELATIHAN HIPERKES

  1. Modul Pelatihan mencakup Teori, Praktikum dan Kunjungan ke perusahaan.
  2. Peraturan perundang-undangan kesehatan kerja
  3. Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  4. Hazards Fisik, biologi, kimia, psikologi dan ergonomi
  5. Penyakit akibat kerja
  6. SMK3 dan Sistem Manajemen K3
  7. Sanitasi Industri
  8. Pelaporan kesehatan kerja
  9. Gizi Kerja dan Produktifitas kerja
  10. Toxikologi Industri
  11. Higiene Industri, termasuk Pengelolaan limbah
  12. Program Jamsostek

 

Adapun instruktur atau tentor yang akan memberikan Pelatihan Hiperkes Paramedis dan Dokter adalah instruktur Senior dari Kemnaker RI dan Instruktur yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya.

 

SERTIFIKASI

 

Peserta yang lulus pada pelatihan ini akan diberikan Sertifikat Pelatihan Hiperkes Paramedis dan Dokter yang di keluarkan oleh KEMNAKER RI.

 

Cara Mengurus Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)

Selain membutuhkan izin edar, perusahaan yang memproduksi alat kesehatan wajib memiliki Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK). IPAK hanya berlaku bagi pelaku usaha yang menyalurkan alat kesehatan. Jika pelaku usaha tersebut menjalankan usahanya dengan memproduksi kemudian juga sebagai penyalur alat kesehatan, maka wajib memiliki kedua izin tersebut.

Sumber: Rumah Sakit UMM

Memiliki badan usaha yang berbentuk hukum menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan Penyalur Alat Kesehatan (PAK). Selain itu, ada juga beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin mendapatkan IPAK. Berikut ini adalah persyaratan yang wajib dipenuhi untuk mengajukan permohonan IPAK (Pasal 12 Permenkes 1191/2010):

  1. Berbentuk badan hukum yang telah memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika diperlukan sudah mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha);
  2. Memiliki penanggung jawab teknis yang bekerja penuh, dengan pendidikan yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
  3. Memiliki sarana dan prasarana berupa ruangan dan perlengkapan lainnya yang memadai untuk kantor administrasi dan gudang dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 tahun;
  4. Memiliki bengkel atau bekerja sama dengan perusahaan lain dalam melaksanakan jaminan purna jual, untuk perusahaan yang mendistribusikan alat kesehatan yang memerlukannya;
  5. Memenuhi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB).

 

Jika telah memenuhi persyaratan di atas perusahaan dapat melanjutkan mengurus IPAK. Perusahaan dapat mengurus IPAK melalui layanan online di http://www.regalkes.depkes.go.id. Berikut tata cara pengurusan izin PAK:

1. Pemohon harus mendaftarkan perusahaan untuk mendapatkan USER ID dan Password melalui registrasi online pada portal http://www.regalkes.depkes.go.id.

2. Pemohon harus mengisi semua persyaratan secara lengkap melalui registrasi online.

3. Pemohon yang melakukan proses perizinan di unit layanan terpadu harus membawa Kartu Pengenal (ID Card) dari perusahaan atau surat kuasa dari perusahaan.

 

Selanjutnya untuk mendapatkan IPAK ada tahapan yang harus dilewati. Tahapan tersebut dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:

1. Tahap Rekomendasi, adalah proses verifikasi terhadap pemeriksaan sarana yang dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi sesuai peraturan berlaku. Keluaran dari proses ini adalah rekomendasi kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan laporan Berita Acara Pemeriksaan Sarana penyalur.

2. Tahap Pra Registrasi, adalah proses untuk mengevaluasi kelengkapan persyaratan pada tahap awal, jika perusahaan telah memenuhi persyaratan pra registrasi yang ditentukan maka selanjutnya melakukan pembayaran PNBP sesuai ketentuan.

3. Tahap Registrasi, adalah proses evaluasi dan verifikasi terhadap kelayakan sarana dalam memenuhi cara distribusi yang baik. Jika dianggap perlu tim evaluasi dapat melakukan pemeriksaan langsung ke sarana.

Pada tahap registrasi maka keluarannya berupa:

  • Persetujuan IPAK
  • Surat tambahan data
  • Surat penolakan

 

Ketiga tahapan proses pengurusan IPAK tersebut dalam pengurusannya memakan waktu yang tidak sebentar. Setelah melewati ketiga tahapan itu dan telah mendapatkan izin PAK, perusahan dapat secara legal menyalurkan alat kesehatan. Penyaluran alat kesehatan menggunakan IPAK dikelompokan menjadi 5 macam.

 

Pengelompokan itu berdasarkan kemampuan dari sarana distribusi alat kesehatan. Berikut 5 macam pengelompokan IPAK:

  1. Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi
  2. Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi
  3. Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril
  4. Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril
  5. Produk Diagnostik Invitro.

 

Demikianlah penjelasan mengenai cara mudah mendapatkan Izin IPAK bagi badan usaha yang bergerak dalam dunia kesehatan. Semoga bermanfaat.